Lagi-lagi pemerintahan Jokowi-JK membuat ulah dengan tiba-tiba menaikkan harga BBM jenis
Solar dan Premium pada tanggal 28 Maret 2015 pukul 00.00 WIB, dengan
menaikkan harga BBM Pemerintahan Jokowi-JK
semakin menyengsarakan rakyat Indonesia. Di tengah keadaan rakyat Indonesia
yang harus menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kenaikan
kebutuhan pokok, sempitnya lapangan pekerjaan, upah yang rendah, masifnya perampasan
tanah, serta akses pendidikan yang sulit karena biaya yang tinggi.
Keputusan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp. 6.800,- menjadi Rp 7.300,-
dan solar dari Rp. 6.400,- menjadi Rp. 6.900,- adalah kebijakan yang tidak
berdasar!!!
Negara Indonesia adalah negara
penghasil minyak dan gas namun rakyat dipaksa mengakses BBM dengan harga mahal.
Itu dikarenakan tidak
adanya kedaulatan negara atas Sumber Daya Alam dan kekayaan yang terkandung
didalamnya. Semua akses-akses Sumber Daya Alam dikuasai oleh Imperialis.
Kebijakan pemerintah yang melakukan penghapusan subsidi, dan meliberalisasi
seluruh sektor publik termasuk energi tidak terlepas dari terikatnya pemerintah
Indonesia dalam persetujuan dengan lembaga asing tentang liberalisasi dan
privatisasi diseluruh sektor. Dan itu membuktikan dengan jelas bahwa pemerintah
tidak mengabdi kepada Rakyat, melainkan tunduk dan patuh pada tuannya yaitu
Imperialis.
Dengan kenaikan harga BBM dengan
otomatis harga kebutuhan pokok akan semakin tinggi. Dalam hal ini rakyat akan
semakin terjerumus kedalam kesengsaraan dan perempuan akan semakin dirugikan
karena perempuan adalah pihak yang paling terkena dampak dari kenaikan harga
BBM. Perempuan harus memeras otaknya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
ditengah kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Perempuan harus mampu memecahkan
persoalan keluarga karena kenaikan harga pokok yang tinggi dengan keterbatasan
daya beli dan penghasilan keluarganya. Dan setiap hari rakyat terancam dengan
kenaikan harga BBM, kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan biaya fasilitas umum
karena kebijakan pemerintah dan ketergantungan terhadap pihak asing. Tidak
berdaulatnya negara dikarenakan tunduk dan patuhnya terhadap segala regulasi
dan kebijakan imperialisme yang dipersiapkan untuk rakyat Indonesia.
Oleh karena itu, Serikat Perempuan Indonesia
(SERUNI) menyatakan sikap dengan keras dan tegas, MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM dan menuntut Pemerintah Jokowi-JK
untuk MENURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK dan HENTIKAN LIBERALISASI dan
PRIVATISASI sektor-sektor publik dan pokok!!!
Pimpinan Kolektif SERUNI
(Serikat Perempuan Indonesia)
Koordinator
Dewi Amelia Eka Putri
(Cp: +6285659301640)
Posting Komentar