Pernyataan Sikap Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) pada

Peringatan Hari Perempuan Internasional 2016

“perkuat organisasi dan gerakan perempuan untuk berjuang bersama rakyat melawan kebijakan neoliberal”

Salam Demokrasi!

Perempuan memiliki sejarah panjang terlibat dalam perjuangan. Momentum Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap 8 Maret merupakan salah satu penanda sejarah mengenai hal ini. Perempuan sejak lama telah mengklaim hak mereka untuk berjuang bersama-sama dengan gerakan rakyat lainnya.

“Bread and Peace!” Roti dan Perdamaian! Demikian teriakan perempuan mulai tahun 1907 di Rusia. Gerakan perempuan di Rusia terlibat aktif dalam meruntuhkan kekuasaan Tsar Rusia yang kejam dengan membawa isu roti dan perdamaian. Pertemuan gerakan perempuan di tahun 1910 di Copenhagen, Denmark merupakan tanda bahwa perempuan telah mengenal perjuangan, persatuan dan solidaritas internasional. Hingga terjadinya Revolusi Besar Oktober di Rusia menjadi penanda dan kemudian disepakatinya 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional. Jauh sebelum itu, ditahun 1857, para buruh perempuan di Amerika Serikat telah melaksanakan aksi dan membangun gerakan menuntut kondisi kerja yang lebih baik dan kenaikan upah.

Dari masa ke masa, perempuan di seluruh dunia terus mengalami penindasan dan penghisapan dan mereka pun terus berdiri dan berjuang.

Penerapan kebijakan neoliberal yang semakin masif di Indonesia telah meningkatkan persoalan yang dialami oleh perempuan. Pembangunan infrastruktur sebagai program utama Pemerintahan Jokowi-JK telah banyak merampas tanah dan penghidupan rakyat pedesaan. Berdampak berkali-kali lipat terhadap perempuan yang harus kehilangan sumber pendapatan, sementara manfaat pembangunan-pembangunan tersebut tidak mereka rasakan.

Pukulan yang telak bagi perempuan adalah ketika terjadi pencabutan subsidi publik, misalkan pencabutan subsidi BBM, bertujuan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang kemudian merampas dan menggusur tanah mereka. Hak rakyat dan perempuan untuk mendapatkan layanan sosial publik telah dirampas dan kemudian hasil rampasan tersebut dipergunakan untuk membuat mereka lebih termarjinalkan.

Pencabutan subsidi publik pun telah menjauhkan akses bagi kaum miskin perkotaan terhadap layanan kesehatan, makanan bergizi, air bersih, listrik, pendidikan dan sebagainya.

Akibat kemiskinan yang dihasilkan oleh monopoli dan perampasan tanah untuk memfasilitasi pelaksanaaan kebijakan neoliberal di dalam negeri, banyak kaum perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, terpaksa bekerja hingga ke luar negeri, terjerat hutang, prostitusi atau di kawin paksa.

Meskipun dikatakan tidak ada ijin baru untuk perkebunan sawit, namun pada kenyataannya investasi berbasiskan lahan skala besar di Indonesia terus terjadi. Sampai tahun 2014, monopoli kawasan hutan dari 4 (empat) sektor saja telah mencapai 57 juta hektar dari total 132 juta hektar kawasan hutan Indonesia. Dimana sektor HPH (logging) menguasai 25 juta hektar oleh setidaknya 303 perusahaan. HTI seluas 10,1 juta hektar yang dikuasai sekitar 262 perusahaan, perkebunan sawit seluas 12,3 juta hektar yang dikuasai oleh sekitar 1.605 perusahaan dan sektor tambang sekitar 3,2 juta hektar dikuasai oleh sekitar 1.755 perusahaan.

Monopoli tanah telah mengakibatkan semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia untuk rakyat Indonesia sehingga kaum buruh dan pekerja termasuk perempuan harus berhadapan dengan politik upah murah yang dibanggakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK sebagai salah satu keunggulan apabila melakukan investasi di Indonesia. Hasilnya, kaum perempuan harus terus bekerja dengan upah yang rendah dan kondisi kerja yang buruk, dengan sedikit sekali perhatian terhadap hak-hak reproduksi perempuan. Sementara bagi kaum perempuan intelektual, sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan berakhir menjadi pengangguran.

Deforestasi, degradasi kawasan hutan dan lahan gambut hingga terjadinya kebakaran hutan yang mengakibatkan bencana asap merupakan dampak lain dari monopoli tanah yang semuanya merugikan rakyat.

Konflik agraria pun bermunculan di berbagai pelosok. Perjuangan rakyat termasuk perempuan didalamnya, terus berkembang dan menuntut hak mereka untuk hidup dan mempertahankan hidup. Perjuangan rakyat ini ditindas sedemikian rupa melalui berbagai cara termasuk didalamnya kriminalisasi, militerisasi dan pembatasan hak politik rakyat untuk berjuang. Telah banyak kaum tani, buruh dan mahasiswa yang menjadi korban.

Pada momentum Hari Perempuan Internasional ini, sangat penting bagi kaum perempuan untuk menegaskan komitmen untuk memperkuat organisasi dan gerakan perempuan untuk berjuang bersama rakyat melawan kebijakan neoliberal yang menindas.

Serikat Perempuan Indonesia menyatakan sikap bahwa Pemerintahan Jokowi-JK harus menghentikan pelaksanakan kebijakan neoliberal di dalam negeri dan segera melaksanakan land reform sejati serta membangun industri nasional.

Imperialisme, hancurkan!

Feodalisme, musnahkan!

Kapital birokrat, musuh rakyat!

Maju terus gerakan perempuan dan rakyat Indonesia!

Jayalah perjuangan perempuan dan rakyat Indonesia!

Indonesia, 8 Maret 2016

Serikat Perempuan Indonesia

Dewi Amelia (081220294565)

About "Admin"

SERUNI atau Serikat Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang memiliki cita-cita kesetaraan gender dan kehidupan lebih baik bagi perempuan Indonesia.