Siaran Pers
“ *AGRA Tidak Bergabung Aksi KNPA dalam Peringatan Hari Tani Pada 27 September 2017”*
*Jakarta, 27 September 2017.* Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA) mengucapkan selamat Hari Tani Nasional (HTN) ke-57 kepada kaum tani dan seluruh Rakyat Indonesia, yang jatuh pada 24 September 2017.
AGRA adalah organisasi Tani Nasional yang beranggotakan petani miskin, buruh tani tak bertanah dari berbagai jenis komoditas, Suku bangsa Minoritas (SBM) di pedalaman, Nelayan Miskin, petani pemukim dan penggarap (settlers) yang tinggal ditengah dan sekitar hutan, saat ini keanggotaan AGRA tersebar di 18 Propinsi.
Sebagai organisasi Tani, HTN merupahan hari penting karena sejarah dan capaian kemajuan perjuangan kaum tani di Indonesia. oleh karenanya AGRA selalu menggunakan peringatan HTN sebagai memontum dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan kampanye.
Peringatan HTN ke-57 tahun 2017, AGRA secara Nasional telah menyelenggarakan berbagai aktifitas kampanye melalui diskusi, dialog publik, seminar, aksi piket, kampanye kreatif hingga mobilisasi massa serentak di 18 provinsi yang dilaksanakan pada 25 September 2017 dengan tema “ *Perkuat persatuan kaum tani dan solidaritas antar rakyat tertindas - tolak Reforma Agraria Jokowi, hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap rakyat”.*
AGRA menyadari peringatan HTN juga dilakukan oleh berbagai organisai lain dan salah satunya adalah Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). KNPA adalah aliansi berbagai organiasi patani, NGO dan AGRA merupakan salah satu anggota KNPA sampai saat ini. Namun demikian dalam peringatan HTN tahun 2017, AGRA menyelenggarakan aksi dan kampanye secara mandiri dan TIDAK BERGABUNG dalam aksi KNPA yang di lakukan pada 27 September 2017.
Rahmat, Ketua PP-AGRA menyampaikan, “sikap dan tuntutan KNPA berbeda dengan AGRA, khususnya terkait Program Reforma Agraria Pemerintah Joko widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). AGRA secara tegas menolak Program Reforma Agraria Jokowi dan menuntut program ini dihentikan. Sehingga, sikap AGRA pada dasarnya tidak akan mendorong ataupun memperkuat rencana dan implementasi skema Reforma Agraria pemerintah Jokowi karena ini bukanlah Reforma Agraria sejati sebagaimana aspirasi kaum tani dan rakyat Indonesia.”
AGRA berpandangan bahwa Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) Pemerintahan Jokowi-JK sama sekali tidak bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan monopoli tanah oleh tuan tanah besar dalam berbagai bentuk, baik oleh perkebunan besar milik swasta atau pemerintah sebagai agen dari modal internasional milik kapitalis monopoli (Imperialisme). Begitu pula penguasaan tanah luas oleh konsesi pertambangan, taman nasional dan perusahaan konservasi sama sekali tidak tersentuh.
Rahmat menambahkan, “Reforma Agraria adalah aspirasi sejati rakyat yang menghendaki terwujudnya keadilan atas hak kepemilikan tanah dan kebebasan akses atas sumberdaya alam di Indonesia, dan terhapusnya setiap bentuk monopoli, baik monopoli atas tanah, monopoli sarana produksi dan produksi pertanian hingga distribusi. Sebuah aspirasi objektif yang melekat dalam kaum tani, rakyat dan bangsa Indonesia.”
Disisi lain, RAPS Jokowi tidak memiliki perhatian atas masalah sewa tanah yang mencekik, sistem bagi hasil yang timpang dan tidak adil bagi tani miskin di pedesaan. Reforma Agraria Jokowi justru akan memperdalam dan memperluas peribaan di pedesaan dengan mempromosikan pembagian sertifikat untuk “disekolahkan”. Dengan syarat produksi-input dan output pertanian Indonesia yang sangat buruk, kredit bagi kaum tani adalah petaka terbesar. Lebih lanjut, program ini sama sekali tidak menjawab persoalan upah buruh tani yang sangat rendah, monopoli input dan output pertanian, dan justru semakin meneguhkan Negara sebagai Tuan Tanah melalui program Perhutanan Sosial dengan luasan 12,7 juta Ha.
Reforma agraria sejati harus mampu untuk menurunkan secara drastis sewa tanah terutama bagi hasil feodal yang timpang dan tidak adil bagi kaum tani. Reforma Agraria sejati juga menurunkan peribaan secara drastis atau mengusahakan penghapusan peribaan sama sekali, memperbaiki upah buruh tani yang ekstrem rendahnya, menentang monopoli input pertanian yang diimpor dengan harga sangat mahal serta merusak, dan menentang ekspor hasil keringat kaum tani oleh kekuatan monopoli asing dengan harga sangat murah.
Reforma agraria sejati tidak dapat berjalan berdampingan dengan monopoli tanah dan pemberian HGU tanpa batas oleh pemerintah. Reforma Agraria tidak akan tercipta dengan perampasan dan penggusuran tanah rakyat oleh pemerintah dengan kekerasan aparat bersenjata. Reforma Agraria sejati tidak akan ada selama suku bangsa minoritas tidak diakui dan tanahnya terus diambil oleh perusahaan besar monopoli.
Reforma Agraria adalah syarat mutlak dan jalan bagi pembangunan industrialisasi nasional yang tidak saja menjamin kesejahteraan bagi kaum tani, melainkan seluruh rakyat Indonesia.
AGRA menghormati atas sikap KNPA dan aksi pada 27 September sebagai kebebasan dan kemandirian, sebagaimana AGRA memiliki independensi dalam mengambil sikap untuk tidak bergabung dalam Aksi KNPA karena perbedaan pandangan dan sikap dalam “Program Reforma Agraria pemerintah Jokowi-JK” .
AGRA memberikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh kaum tani yang berjuang dengan gigih dan pantang menyerah untuk mempertanahkan tanah, melawan perampasan dan monopoli tanah, kekerasan, kriminalisasi, serta menolak Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial pemerintah Jokowi-JK yang senyatanya tidak dapat menjawab masalah kaum tani, rakyat dan bangsa Indonesia.
*Rahmat*
Ketua +62 821 1134 1420
*Mohamad Ali*
Sekjen +62 821 2013 5553
.jpg){kind=avatar}
Posting Komentar