pernyataan sikap MAYDAY: SERUNI MENDUKUNG PERSATUAN KLAS BURUH DAN KAUM TANI SERTA RAKYAT INDONESIA DALAM MELAWAN KEBIJAKAN DAN TINDASAN FASIS JOKOWI-JK

Pernyataan Sikap

SERIKAT PEREMPUAN INDONESIA (SERUNI)

“Perempuan Indonesia Bersatu Dan Berjuang Bersama Klas Buruh Dan Kaum Tani  Serta Rakyat Indonesia Melawan Kebijakan Dan Tindasan Fasis Jokowi”

Hentikan Segala Bentuk Kekerasan Dan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Salam Demokrasi!

Hari buruh Internasional merupakan momentum penting dan bersejarah bagi klas buruh dan rakyat pekerja di seluruh dunia. Bagi Seruni hari buruh internasional bukan hanya milik klas buruh, akan tetapi juga menjadi momentum penting bagi gerakan perempuan dan rakyat di berbagai sektor. Sebab hingga saat ini penindasan dan penghisapan telah dialami dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk kaum perempuan, akibat dari cengkraman dan dominasi ekonomi, politik, militer dan kebudayaan imperialisme pimpinan Amerika Serikat.

Saat ini Imperialisme Amerika Serikat dibawah kekuasaan Donald Trump semakin reaksioner akibat beban krisis ekonomi yang semakin kronis dan sekarat. Hal tersebut tidak lain akibat terpaan badai krisis over produksi dan kapitalnya yang tiada henti. Bagi imperialis, tidak ada cara lain untuk dapat memperpanjang hidupnya selain melipat gandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan seperti di Indonesia. Melalui skema kerjasama tidak adil, kemapanye perang melawan teroris dan narkoba serta perang agresi, Imperialisme AS terus berusaha agar tetap mempertahankan dominasinya secara ekonomi, politik, kebudayaan, militer, dan keamanan di berbagai negeri, termasuk di Indonesia.

Di tengah semakin kuatnya cengkraman imperialis AS di Indonesia, rezim Jokowi juga terus mengintensifkan perampasan tanah secara lebih sistematis melalui program Reforma Agraria Palsu-nya. Program bagi-bagi sertifikat dan perhutanan sosial merupakan skema yang sesungguhnya akan melegitimasi perampasan dan monopoli tanah yang semakin luas. Program tersebut sama sekali tidak mengubah penguasaan dan monopoli atas tanah. Justru sebaliknya, akan semakin banyak kaum tani yang terampas tanahnya dan melahirkan buruh tani ataupun pengangguran di perdesaan. Kondisi tersebut semakin memperburuk krisis ekonomi di dalam negeri.

Di bawah kekuasaan rezim Jokowi-JK, pemerintah terus melahirkan berbagai kebijakan yang memberi “karpet merah” bagi kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional. Paket Kebijakan Ekonomi terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal di Indonesia. Melalui itu pula skema dan tindasan yang semakin kejam bagi klas buruh di Indonesia terus lahir. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 4 nya, secara langsung yang telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Aturan baru yang ditujukan untuk memastikan politik upah murah dapat berjalan semakin baik. Hasilnya jelas, sejak diterapkan hingga saat ini, upah buruh pada setiap tahunnya hanya naik rata-rata 8%, berbanding terbalik dengan terus meningkatnya harga kebutuhan pokok rakyat. Kondisi tersebut semakin memperdalam jurang defisit upah klas buruh.

Sementara itu, untuk terus memastikan super profit yang didapatkan oleh imperialis dan borjuasi besar, skema Labour Market Flexibility berupa kontrak jangka pendek, outsorcing dan pemagangan terus dijalankan oleh pemerintah. Melalui skema tersebut, klas buruh semakin kehilangan hak kepastian kerja dan kesejahteraanya. Skema Pemagangan Nasional misalkan, program tersebut dijalankan untuk mengurangi pengeluaran perusahaan dalam aspek upah buruh. Pasalnya melalui program yang didukung oleh ribuan perusahaan tersebut, menggunakan sistem magang yang hanya memberikan upah/uang saku 60-70 % dari upah minimum, dengan beban pekerjaan yang sama.

Kaum perempuan menjadi golongan yang paling menderita akibat kebijakan neoliberal yang dijalankan oleh pemerintahan jokowi-jk hari ini. Pasalnya, jenis industri yang mendominasi hari ini ialah industry manufaktur di sektor garment, tekstil, dan sepatu. Dimana mayoritas buruhnya adalah buruh perempuan. Sebab industri ini menyerap buruh dengan skil rendah dan diupah murah. Tak lain dan tak bukan, sebab perempuan dinilai sebagai pencari nafkah nomor dua, maka golongan inilah yang memadati industri di tanah air.

Atas dasar itu, maka Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) yang merupakan organisasi massa perempuan yang mengorganisasikan perempuan dari berbagai kelas dan sektor dalam momentum peringatan May Day 2018 menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

1.       Cabut Paket Kebijakan Ekonomi  Jokowi  dan seluruh aturan dan perundangan  yang mengabdi bagi  pelaksanaan skema neo liberalisme pimpinan imperialis Amerika Serikat; dan Cabut seluruh aturan dan undang-undang yang menindas hak politik rakyat, diantaranya: UU Ormas, UU MD3, RKUHP, dan seluruh kesepakatan (MoU) TNI-POLRI  yang merampas kebebasan buruh, tani, dan seluruh rakyat untuk mogok, berpendapat, dan berorganisasi.

2.       Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan Hentikan seluruh praktek politik upah murah melalui segala bentuk fleksibilitas ketenagakerjaan (dalam bentuk sistem kontrak, outsourcing, “pemagangan”) yang  semakin merampas upah buruh, termasuk  hentikan PHK sepihak  secara semena-mena.

3.       Turunkan harga-harga kebutuhan pokok  dan turunkan pajak bagi buruh, petani, dan rakyat miskin

4.       Hentikan pemberian dan perpanjangan HGU dan HPH kepada perkebunan besar, izin usaha bagi pertambangan besar dan taman nasional; serta berikan tanah tersebut bagi petani dan suku bangsa minoritas yang  telah dirampas  lahannya oleh negara dan tuan tanah besar.

5.       Hentikan segala bentuk kekerasan dan dikriminasi terhadap kaum perempuan, serta perbaiki kondisi kerja bagi perempuan buruh pabrik dan buruh tani di perkebunan

6.       Hentikan segala bentuk kriminalisasi dan penangkapan terhadap seluruh rakyat yang memperjuangkan hak demokratisnya. Secara khusus, hentikan seluruh kekerasan, teror, Intimidasi, dan Kriminalisasi terhadap rakyat Papua.

7.       Menolak seluruh bentuk agresi perang dan intervensi imperialis AS  di seluruh negeri, dan menolak seluruh skema kerjasama imperialis AS dan Indonesia yang merugikan rakyat dan kedaulatan bangsa!

8.       Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan bangun industrialiasi nasional yang mandiri dan berdaulat!

Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) juga menyerukan kepada seluruh perempuan Indonesia agar terus memperkuat persatuan dan berjuang bersama klas buruh dan kaum tani serta rakyat Indonesia melawan seluruh kebijakan dan tindasan fasis rezim Jokowi-Jk yang menindas dan membungkam aspirasi rakyat, serta terus membangun kekuatan dengan memperbesar dan memperluas organisasi perempuan di seluruh pelosok negeri demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi perempuan dan seluruh rakyat Indonesia.

  

Jakarta, 1 Mei 2018

Hormat Kami

Komite Nasional Serikat Perempuan Indonesia (KN-SERUNI)

Helda Khasmy                                                Triana Kurnia wardani

Ketua                                                               Sekjend

About "Admin"

SERUNI atau Serikat Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang memiliki cita-cita kesetaraan gender dan kehidupan lebih baik bagi perempuan Indonesia.