“Perkuat Dan Perluas Organisasi SERUNI, Intensifkan Pendidikan dan
Propaganda Serta Perjuangan Massa Melawan Kebijakan dan Tindasan Fasis
Jokowi-JK Serta Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan.
Salam Demokrasi Nasional!
Komite Nasional Serikat Perempuan Indonesia
menyampaikan salam hormat dan bangga kepada seluruh pimpinan dan anggota SERUNI
diberbagai wilayah tanah air. Semoga kawan-kawan sekalian tetap dalam keadaan
sehat dan dapat menjalankan kerja-kerja organisasi.
Sehubungan dan adanya momentum peringatan
hari buruh se-dunia 1 Mei 2018 maka dengan ini kami Komite Nasional Serikat
Perempuan Indonesia menyampaikan Seruan Kampanye massa kepada
seluruh pimpinan dan anggota SERUNI di semua wilayah agar dapat menggunakan
momentum ini sebaik-baiknya guna meningkatkan pemahaman bagi seluruh pimpinan
dan anggota atas berbagai persoalan rakyat khususnya problem perempuan
Indonesia saat ini, untuk memperkuat dan memperluas organisasi SERUNI serta
sebagai upaya kita untuk meningkatkan persatuan dan perjuangan rakyat tertindas
dan terhisap Indonesia di berbagai sektor.
Sejarah gerakan buruh internasional ini
berawal dari pemogokan kelas buruh di Amerika Serikat untuk menuntut pengurangan
jam kerja. Tercatat tahun 1806 pertama kali terjadi pemogokan buruh yang
kemudian membawa mereka ke meja hijau, Tuntutan awalnya ialah 8 jam kerja, 8
jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. Gerakan pemogokan ini kemudian meluas ke
berbagai Negara di dunia dari tahun ke tahun, 1872, 1881, hingga tahun 1886
menjadi tahun pertama dilaksanakannya kongres internasional di Genewa, Swiss
yang kemudian menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh internasional. Dimana pada
tanggal tersebut kelas buruh di seluruh dunia secara bersama-sama turun ke
jalan untuk meneriakkan tuntutan-tuntutan mereka.
Di Indonesia sendiri, hari buruh
internasional diperingati pertama kali pada tahun 1920 di masa kolonial. Akan
tetapi di masa orde baru hari buruh tidak diijinkan lagi diperingati, hingga
kemudian pasca reformasi 1998 hari buruh kembali diperingati setiap tahunnya
dan berkat kegigihan perjuangan kelas buruh di Indonesia, pada tahun 2004
tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari libur Nasional.
Semangat 1 Mei ini yang akan selalu
menginspirasi gerakan kaum buruh melawan segala bentuk penghisapan dan
penindasan oleh kapitalis monopoli yang hanya berorientasi pada akumulasi
keuntungan semata dengan menekan biaya produksi sebesar-besarnya.
Peringatan hari buruh internasional ini bukan
hanya milik kaum buruh semata. Akan tetapi juga menjadi peringatan penting bagi
gerakan perempuan dan rakyat di berbagai sektor, dengan aliansi dasar kelas
buruh dan kaum tani. Sebab kita tahu penindasan masih begitu dalam dirasakan
oleh rakyat hari ini termasuk kaum perempuan Indonesia saat ini, akibat dari cengkraman dan dominasi ekonomi, politik,
militer dan kebudayaan imperialisme Amerika serikat.
Imperialisme Amerika Serikat terus menunjukan
kondisi yang semakin sekarat dan merosot. Hal tersebut tidak lain akibat
terpaan badai krisis over produksi dan kapitalnya yang tiada henti. Bagi
imperialis, tidak ada cara lain untuk dapat memperpanjang hidupnya selain
melipatgandakan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat di seluruh negeri.
Di tengah semakin kuatnya cengkraman
imperialis AS di Indonesia, rezim Jokowi juga terus mengintensifkan perampasan
tanah secara lebih sistematis melalui program Reforma Agraria Palsu-nya.
Program bagi-bagi sertifikat dan perhutanan sosial merupakan skema yang
sesungguhnya akan melegitimasi perampasan dan monopoli tanah yang semakin luas.
Program tersebut sama sekali tidak mengubah penguasaan tanah yang timpang saat
ini. Justru sebaliknya, akan semakin banyak kaum tani yang terampas tanahnya
dan melahirkan buruh tani ataupun pengangguran di perdesaan.
Kondisi tersebutlah yang semakin memperburuk
krisis di dalam negeri Indonesia. Di bawah kekuasaan rezim boneka Jokowi-JK,
pemerintah terus melahirkan berbagai kebijakan yang memberi “karpet merah” bagi
kepentingan bisnis kapitalis monopoli internasional. Paket Kebijakan Ekonomi
terus digulirkan hingga 16 jilid yang menjadi payung seluruh skema neoliberal
di Indonesia. Melalui itu pula skema dan tindasan yang semakin kejam bagi klas
buruh di Indonesia terus lahir. Dalam Paket Kebijakan Ekonomi jilid 4 nya,
secara langsung yang telah melahirkan PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Aturan
baru yang ditujukan untuk memastikan politik upah murah dapat berjalan semakin
baik. Hasilnya jelas, sejak diterapkan hingga saat ini, upah buruh pada setiap
tahunnya hanya naik rata-rata 8%, berbanding terbalik dengan terus meningkatnya
harga kebutuhan pokok rakyat. Kondisi tersebut semakin memperdalam jurang
defisit upah klas buruh.
Sementara
itu, untuk terus memastikan super profit yang didapatkan oleh imperialis dan
borjuasi besar, skema Labour Market Flexibility berupa kontrak jangka pendek,
outsorcing dan pemagangan terus dijalankan oleh pemerintah. Melalui skema
tersebut, klas buruh semakin kehilangan hak kepastian kerja dan kesejahteraanya.
Skema Pemagangan Nasional misalkan, program tersebut dijalankan untuk
mengurangi pengeluaran perusahaan dalam aspek upah buruh. Pasalnya melalui
program yang didukung oleh ribuan perusahaan tersebut, menggunakan sistem
magang yang hanya memberikan upah/uang saku 60-70 % dari upah minimum, dengan
beban pekerjaan yang sama.
Kaum
perempuan menjadi golongan yang paling menderita akibat kebijakan neoliberal
yang dijalankan oleh pemerintahan jokowi-jk hari ini. Pasalnya, jenis industri
yang mendominasi hari ini ialah industry manufaktur di sektor garment, tekstil,
dan sepatu. Dimana mayoritas buruhnya adalah buruh perempuan. Sebab industri
ini menyerap buruh dengan skil rendah dan diupah murah. Tak lain dan tak bukan,
sebab perempuan dinilai sebagai pencari nafkah nomor dua, maka golongan inilah
yang memadati industri di tanah air.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun
2019 adalah tahun politik, dimana akan dilaksanakan pemilu (pemilihan umum)
Presiden RI. Sedangkan tahun ini, telah ditetapkan sebagai momen pilkada
serentak yang akan dilaksanakan pada Juni 2018. Kondisi tersebut akan berpotensi untuk
menyeret kaum perempuan di berbagai sektor dalam dukung-mendukung calon dan
berpotensi pula menimbulkan gesekan. Hal tersebut hanya dapat dihindari dengan
kita terus memperluas edukasi-propaganda dan kampanye massa untuk
membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakan kaum perempuan dan seluruh
rakyat tertindas di Indonesia.
Satu hal lagi yang menjadi pelecut semangat
untuk menggelorakan perjuangan menuju May Day tahun ini, yaitu 1 Mei 2018 juga
merupakan momentum memasuki tahun ke-dua kongres pertama SERUNI yang di
selenggarakan pada akhir bulan April 2017. Selain itu tahun ini juga merupakan peringatan
10 Tahun Front Perjuangan Rakyat (FPR) secara nasional dimana organisasi SERUNI
telah mengambil bagian aktif sejak pendiriannya tahun 2008. Bagi SERUNI, 10
Tahun kiprah FPR sebagai aliansi multisektoral yang memiliki perspektif anti
imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat tentu sangatlah istimewa. Di
tengah konstelasi politik yang banyak menyeret gerakan dan mengkanalisasi
banyak organisasi, justru FPR semakin menunjukan keteguhan dan persatuannya.
Kini FPR telah semakin meluas diberbagai
kota di Indonesia. Hal inilah yang harus menjadi pemicu semangat juang kita untuk
tetap dalam satu barisan dalam berjuang.
Mayday kali ini, Seruni akan mengkoordinasikan aksi dan kampanye di 21 ranting di 15 propinsi seluruh Indonesia. Menjadi keharusan bagi gerakan perempuan hari ini untuk turut serta menjadi bagian dari peringatan Hari Buruh Internasional. Sebab tidak akan ada pembebasan sejati bagi kaum perempuan, tanpa pembebasan bagi rakyat secara umum.
Jayalah perjuangan massa!!
.jpg){kind=avatar}
Posting Komentar