Front
Perjuangan Rakyat
AGRA
GSBI PEMBARU-INDONESIA SERUNI FMN KABAR-BUMI INDIES SDMN ILPS INDONESIA
INDIVIDUAL
PROGRESIF INDONESIA
20
Oktober 2019
Pernyataan
Sikap Dan Deklarasi Program Perjuangan Demokratis Nasional
Pelantikan
Presiden Joko Widodo (Presiden JOKOWI) sebagai Presiden Republik Indonesia
(PRI) kedua kalinya 20 Oktober 2019 adalah momentum terbaik bagi Organisasi
Massa Demokratis Nasional untuk tidak hanya menegaskan pandangan dan sikapnya,
tetapi mendesakkan program dan tuntutan mendesaknya untuk menciptakan Indonesia
yang lebih bebas, maju, adil dan hidup dalam perdamaian abadi.
Lima
tahun periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo 2014-2019 lebih dari
cukup dasar dan bukti bagi bangsa dan rakyat dan tertindas Indonesia untuk
menyimpulkan bahwa Presiden JOKOWIDODO telah menciptakan kondisi ekonomi,
politik, kebudayaan yang lebih buruk daripada yang sudah-sudah. Memelihara
dominasi sistem setengah jajahan dan setengah feodal yang mengabdi pada kepentingan
imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat korup di Indonesia.
Karena
itu, selama periode pertama ini organisasi dan gerakan massa berbagai klas dan
sektor di Indonesia menegaskan Program Dan Tuntutan Perjuangan Demokratis
Nasionalnya untuk menentang Program dan Kebijakan Anti Rakyat dan Anti
Kebangsaan Presiden JOKOWI yang telah menyebabkan rakyat berada dalam
penderitaan dan bangsa Indonesia kehilangan kedaulatannya.
Kekuasaan ekonomi dan politik ada di
tangan Presiden JOKOWI sepenuhnya, tanpa gangguan berarti rakyat dalam
menjalankan kebijakan dan program imperialis selama lima tahun sebelumnya. Dan
tidak ada perubahan apapun secara fundamental selain kemajuan artifisial, palsu
dan merusak.
Saatnya rakyat Indonesia bangkit dan
menyadari sungguh bahwa bahwa yang dijanjikan, ditawarkan dan dijalankan oleh
Presiden JOKOWI dengan sokongan kebijakan neo-liberal imperialis, utang dan
investasi asing yang diperolehnya dengan mudah atas nama rakyat, kaum tani dan
klas buruh, sangatlah rendah dan murahan. Selain tidak bisa mengubah keadaan
secara fundamental, menjamin kebebasan dan kemajuan rakyat serta kedaulatan
bangsa, justru memberikan kerusakan jangka pendek dan jangka panjang bagi
kerusakan fisik dan mental rakyat, perpecahan yang berkelanjutan, perceraian
dalam keluarga dan pasangan, perkosaan anak oleh bapak sendiri, kekerasan,
anak-anak yang menjadi gelandangan di jalanan, rakyat mencari upah rendah
hingga negeri lain, migrasi terpaksa dari satu propinsi dan kabupaten ke
propinsi dan kabupaten bahkan pulau lainnya.
Kami, organisasi dan gerakan massa demokratis nasional dengan
kekuasaan tidak ada di tangan, bekerja di bawah tindasan dan penghisapan negara
dan klas secara berkelanjutan dan menghadapi diskriminasi luar biasa, stigma
dan teror, penangkapan dan pemenjaraan, tetapi tetap saja dapat bekerja untuk
rakyat di mana kami bekerja. Membantu rakyat untuk menyadari bahwa kami saja,
di mana kekuasaan tidak di tangan, di mana pengaruh sangat terbatas, dapat
berbuat sesuatu untuk membebaskan, melindungi dan memajukan kehidupan rakyat
apalagi Presiden JOKOWI yang tidak kekurangan suatu apapun kecuali kehendak
mengabdi pada rakyat !
Karena
itu, inilah saatnya memberikan pernyataan bahwa rakyat tidak lagi bersedia
menerima janji murahan yang menghina, implementasinya yang merusak dan tidak
mempersatukan tetapi terus saja berpidato NKRI HARGA MATI ! sembari
menghancurkan persatuan di tengah rakyat, bukan melindungi tetapi memberikan
rasa takut dengan operasi militer dan tindakan kepolisian bahkan milisi sipil
bersenjatanya.
Dengan
sumber daya alam yang melimpah, dengan tenaga kerja yang sangat besar, dengan
sejarah peradaban, perjuangan dan patriotisme yang terpuji, kami rakyat
tertindas dan terhisap berhak memperoleh :
1.
Kami
ingin Land reform sejati, bukan landreform palsu. Kami Berhak atas sistem
pertanian modern di mana tanah dikontrol dan digunakan kaum tani yang
menggarap, bukan di tangan tuan tanah besar yang menghisap kaum tani. Tanah
harus di tangan rakyat yang butuh untuk keperluan pertanian dan perumahan bukan
di tangan pengembang besar dan imperialis !
Kami hanya mau berproduksi untuk
kepentingan pangan dan bahan baku dalam negeri bukan untuk ekspor dengan harga
murah.
Kaum tani berhak atas pendapatan yang
lebih baik, berhak atas alat kerja yang lebih modern bukan bahu dan lengannya
sebagai alat kerja utama, bukan cangkul dan linggis, egrek dan dodos
jawabannya.
2.
Jangan
minta utang dan investasi pada imperialis atas nama kaum tani dan klas buruh
dengan alasan menutupi defisit anggaran negara tetapi dipergunakan untuk
kepentingan segelintir klas yang berkuasa dan mengatasi krisis overproduksi
imperialis !
Kami tidak mau ekspor logam dan mineral,
minyak bumi dan gas juga batubara dialirkan ke industri kapitalis di berbagai
negeri. Hentikan itu sekarang juga dan gunakan untuk pabrik kecil milik rakyat
dan listrik bagi seluruh negeri.
3.
Kami
berhak atas industri nasional bukan industri rongsokan. Klas buruh berhak atas
upah yang lebih baik, beban kerja yang ringan dan mesin-peralatan kerja yang
maju bukan mesin dan peralatan bekas.
Klas buruh berhak berproduksi dengan
pengetahuan dan mesin terbaik penemuan sendiri bukan berada di bawah hak paten
dan intelektual imperialis selamanya.
Klas buruh berhak bekerja dalam pabrik
berbahan baku dalam negeri bukan berbahan baku impor. Dan hasil kerja kami
bukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman dalam negeri, bagian laba sangat
besar bagi badan keuangan internasional, pajak bagi negara dan sewa tanah bagi
para tuan tanah besar !
Klas buruh hanya mau berproduksi untuk
teknologi yang dipergunakan di dalam negeri, pangan untuk rakyat, pakaian dan
seluruh peralatan untuk rakyat.
4.
Kami
tidak sudi lagi terikat pada perjanjian ekonomi dan perdagangan yang timpang
yang hanya mendesakkan kebijakan neo-liberal, melestarikan sistem ekspor impor
yang menguntungkan imperialis dan memberikan beban ganda berlipat di pundak
klas pekerja Indonesia dengan upah dan pendapatan yang sangat tidak sepadan.
5.
Operasi
militer dan tindakan kepolisian tidak boleh memberangus kebebasan pendapat, hak
berorganisasi dan berjuang memperbaiki nasib dan menentukan nasib sendiri
termasuk membangun sistem ekonomi-politik yang lebih maju, adil dan menjanjikan
perdamaian abadi.
Perjanjian militer yang tidak adil dan
timpang, pelatihan dan pembelian peralatan militer untuk menindas rakyat,
perjanjian perang anti-teror, kerjasama lainnya yang menindas rakyat dan
menghancurkan kedaulatan bangsa Indonesia harus diakhiri.
6.
Kami
tidak sudi hidup dalam keterbelakangan ilmu dan pengetahuan abad kegelapan.
Kami ingin hidup dengan kebudayaan yang maju, ilmiah dan berpihak pada kaum
tani di pedesaan dan buruh serta klas pekerja lainnya di perkotaan. Serta bagi
suku bangsa minoritas di pedalaman. Kami ingin hidup bersih, sehat, gizi dan
nutrisi yang cukup, olahraga dan seni jangan
dikomersialisasikan tetapi jadi tradisi kami seperti semula, vulgarisme
dan sensualitas yang merusak fisik dan mental harus dilawan. Anak-anak,
perempuan, para pemuda dan orang tua lanjut usia harus diproteksi dari tindakan
kekerasan fisik maupun mental.
Kami tidak mau pendidikan dasar,
menengah dan tinggi bekerja mempersiapkan generasi baru mengabdi pada
pengembangan kapital imperialis di Indonesia, bekerja memperkaya segelintir
klas yang berkuasa dan memperkaya para pajabat korup, kapitalis birokrat.
Kami ingin buku dan alat bantu
pendidikan yang murah, internet murah untuk pengembangan pengetahuan rakyat dan
bangsa sendiri. Kami tidak mau diperbudak dengan internet, dijadikan pekerja
sukarela dan gratis untuk menjual dan mempromosikan pengetahuan dan produk
teknologi tinggi imperialis melalui internet. Media sosial untuk rakyat, bukan
untuk pelacuran, narkoba, merusak kepercayaan dan mempertinggi perceraian di
pedesaan dan perkotaan.
Demikian tuntutan mendesak kami sebagai
bagian utuh dari program dan tuntutan mendesak dari Program Perjuangan
Demokratis Nasional Rakyat Indonesia di bawah ini.
Hidup
rakyat Indonesia
Jayalah
Perjuangan Demokratis Nasional di Indonesia !
Program
Perjuangan Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Ekonomi :
1.
Sistem
produksi setengah feodal di pedesaan yang berbasiskan pada kepemilikan monopoli
tuan tanah besar atas tanah dan tenaga kerja kaum tani tidak bertanah dan
memiliki tanah terbatas HARUS DIHENTIKAN dan DIUBAH SECARA FUNDAMENTAL DENGAN
SISTEM PRODUKSI PERTANIAN lebih maju dan adil, gotong-royong dan modern.
Ko-eksistensi pertanian besar setengah feodal yang menggunakan kapital utang
dan investasi imperialis dengan pertanian kecil perseorangan sangat
menyengsarakan kaum tani dan hanya memberikan keuntungan besar bagi tuan tanah
besar dan imperialis. Trilyunan rupiah setiap tahun produksi kaum tani dan
buruh tani yang sudah terbatas dipergunakan begitu saja untuk membayar bunga
utang para tuan tanah besar dan utang negara yang dibuat atas nama kaum tani
yang sebagian besarnya tidak pernah dipergunakan dalam produksi tuan tanah
besar sendiri maupun kaum tani. Trilyunan rupiah hanya dipergunakan untuk
membayar pajak dan sewa tanah hanya
bagian sangat kecil jatuh ke tangan kaum tani dan keluarganya dan menjadi
kapital produktif di pedesaan di mana pertanian atau perkebunan besar tersebut
berada.
Sistem Produksi Setengah Feodal di
pedesaan yang luas di mana tanah dan tenaga kaum tani masih dan terus meluas
dibiarkan berada dibawah penguasaan dan penggunaan sewenang-wenang tuan tanah
besar yang mengimplementasikan berbagai bentuk penghisapan feodal SEWA TANAH
DAN PERIBAAN atas kaum tani tidak bertanah dan yang memiliki tanah sangat
terbatas. Kaum tani dipaksa berproduksi menanam tanaman komoditas di atas tanah
tuan tanah besar dan di atas tanah kecil perseorangannya sendiri BER-ORIENTASI
EKSPOR dengan HARGA SANGAT MURAH. Tanaman-tanaman pangan hasil produksi
pertanian seluruhnya dipaksa menjadi komoditas ekspor termasuk PADI DAN
PALAWIJA dengan bibit dan input pertanian IMPOR dari produksi imperialis.
Sekali lagi sistem produksi pertanian
terbelakang harus diakhiri. Pensitaan tanpa kompensasi atas tanah yang dikuasai
dan dipergunakan oleh para tuan tanah besar atau imperialis secara langsung
untuk memproduksi pangan dan bahan mentah industrial berorientasi ekspor harus
dilakukan. Bagikan tanah tersebut pada kaum tani tidak bertanah dan kekurangan
tanah serta bantu kaum tani berproduksi untuk kepentingan keluarganya secara
langsung dan kepentingan konsumsi rakyat secara langsung. Orientasi ekspor dan
impor pangan dan bahan mentah hanya bisa apabila utang luar negeri dan
investasi asing dalam pertanian dihentikan.
Reforma agraria palsu yang telah
dijalankan selama lima tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah
terbukti gagal. Hanya landreform sejati yang bisa menjamin perbaikan nilai
tukar yang drastis dan mengungtungkan bagi kaum tani dan buruh tani.
2.
Menuntut
perubahan fundamental atas industri Indonesia yang hanya berperan sebagai
industri rakitan mengandalkan pengetahuan dan keterampilan produksi serta teruknologi
yang rendah. Industri rakitan bermesin,
berperalatan dan berbahan baku impor serta berperan hanya sebagai industri
subsitusi impor. Menjadikan Indonesia sebagai tempat produksi mengandalkan
mesin bekas dan terbelakang, organisasi kerja yang tradisional dan pembuangan
BAHAN BAKU IMPOR sebagai syarat utang dan kapital produktif masuk ke Indonesia
adalah PENGHINAAN BERKELANJUTAN terhadap klas buruh, rakyat dan bangsa
Indonesia secara keseluruhan.
Kebjakan dan regulasi rezim paten dan
royalti kapitalis monopoli internasional sangat menindas dan menghambat
penemuan dan penggunaan secara bebas pengetahuan dan mesin produksi baru secara
bebas oleh rakyat di negeri setengah jajahan sebagai syarat pembebasan dirinya
dan syarat pembangunan industri nasional. Eksplorasi dan eksploitasi serta pengiriman energi dan mineral utama Indonesia ke
luar negeri atas dasar perjanjian produksi dan perdagangan yang timpang harus
dihentikan. Indonesia kehilangan syarat menciptakan industrialisasi sendiri
karena praktek ini dan industri nasional harus dibangun berdasarkan pada hasil
produksi pertanian setelah adanya landreform sejati.
Kaum tani di pedesaan masih menggunakan
bahu dan tangannya sebagai alat kerja utama. Mereka dijauhkan dari sifat
kemanusiaan yang seharusnya bekerja menggunakan alat yang dapat meringankan
penggunaan fisiknya sendiri secara langsung. Cangkul, linggis, penggali, sekop,
egrek dan dodos dalam perkebunan sawit, alat deres karet sangat tradisional,
alat olahan tanah yang sangat terbelakang, alat pembersihan gulma yang sangat tidak
manusiawi masih eksis dan dipergunakan sangat luas di pedesaan. Siapa yang akan
memproduksi alat kerja sederhana tetapi maju buat mereka saat ini ? Lima tahun
pemerintah JOKOWI membuktikan, jangankan membuat pengganti cangkul, justru menghina rakyat dan bangsa Indonesia
sendiri dengan mengimpor cangkul
dari China.
3.
Menuntut
perubahan fundamental atas impor kapital utang dan produktif berkedok menutup
defisit anggaran belanja negara. Defisit yang sengaja diciptakan dan melekat
pada sistem moneter dan fiskal imperialis. Impor kapital harus dihentikan,
pembentukan kapital dalam negeri harus dilakukan. Karena itu pembangunan
infrastruktur dan produksi harus berbasis pada tenaga kerja dan mobilisasi
kapital rakyat.
4.
Perluasan
dan perdalaman pajak sebagaimana didikte oleh imperialis tidak boleh dilakukan
pada klas buruh dan kaum tani serta produser dan pedagang kecil-menengah
perkotaan serta kaum profesional. Pungutan pajak secara luas dan sangat tinggi
harus dikenakan atas ekspor dan impor barang dagangan dan uang.
5.
Seluruh
perjanjian produksi, keuangan dan perdagangan serta jasa yang timpang yang
mencegah lahirnya industri nasional dan pembentukan kapital dalam negeri dengan
imperialis harus ditinjau ulang dan di batalkan.
Progam Perjuangan
Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Politik
1.
Seluruh
dikte dan pembiayaan pembuatan kebijakan dan regulasi dalam rangka pembangunan
demokrasi palsu di Indonesia demi memuluskan Program Penyesuaian Struktural
(Structural Adjustment Program) untuk mendorong kebijakan neo-liberal IMF dan
Bank Dunia yang mengabdi pada kepentingan ekspor kapital imperialis harus
dihentikan.
2.
Semua
operasi militer dan tindakan kepolisian termasuk di Papua dan penerapan operasi
konflik intensitas rendah (Low Intensity Conflict Operation) untuk memberangus
kebebasan pendapat dan berorganisasi, kebebasan dan hak rakyat berjuang
menentukan nasibnya sendiri termasuk membangun sistem baru yang lebih maju dan
adil hasil harus BERHENTI DIKRIMINALKAN. Pembangunan infrastruktur di pedalaman
dan penggunaan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (Conditional Cash
Transfer-CCT-atau di Indonesia Program Keluarga Harapan, BOS dan lainnya) harus
dihentikan disalah-gunakan untuk meredam aspirasi bebas rakyat dan memecah
belah antara segelintir orang yang bisa dibantu di pedesaan dengan mayoritas
rakyat yang tidak pernah memperoleh bantuan apapun.
3.
Hak
untuk menyatakan pendapat dan berorganisasi serta berjuang harus betul-betul
dijamin tanpa inusiasi, tanpa intimidasi dan teror serta tanpa penambahan
syarat baru apapun demi melindungi kepentingan tuan tanah besar dan borjuasi
besar komprador serta pemerintah yang berkuasa. Semua upaya untuk menjadikan
pemerintah lokal dan aparatur sipil dan militer
sebagai perisai hidup kebijakan dan peraturan tingkat pusat melalui
operasi anti korupsi dan narkotika yang bertujuan untuk memperkuat kontrol kekuasaan
pusat atas kekayaan alam dan tenaga kerja di daerah-daerah HARUS DIHENTIKAN.
Pemerintah pusat harus mengambil tanggung-jawab atas penindasan dan penghisapan
yang terjadi di tingkal lokal.
4.
Seluruh
kebijakan negara strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan bangsa sangat
luas dan berjangka panjang harus dibuat melalui penentuan pendapat umum secara bebas
atau plebisit nasional dan regional.
Program Perjuangan
Demokratis Nasional Mendesak Di Lapangan Kebudayaan
Rakyat
Tertindas dan Terhisap Indonesia bersatu menuntut kebudayaan yang sehat dan
ilmiah, menghargai sama pekerjaan fisik dalam produksi dan intelektual untuk
memajukan produksi dan ilmu pengetahuan. Kebudayaan harus bebas dari dominasi
imperialis yang secara sovinis meletakkan kebudayaan barat di atas seluruh
kebudayaan bangsa dan masyarakat lainnya. Kebudayaan harus terus bergerak maju
menciptakan sistem yang lebih adil dan mempromosikan perdamaian abadi atas
dasar kesamaan kedudukan ekonomi dan politik seluruh bangsa dan rakyat
Indonesia, seluruh bangsa-bangsa di dunia.
1.
Sistem
pendidikan dasar dan menengah harus dibebaskan dari upaya menjauhkan anak-anak
dari kecintaannya pada kerja manual dan apalagi merendahkannya kerja
intelektual sekaligus. Dalam waktu bersamaan meninggikan kerja administratif
secara serampangan. Pendidikan bagi orang dewasa harus imbang bahkan lebih
mendesak dibandingkan dengan pendidikan bagi anak-anak. Pertentangan antara
pikiran dan tindakan anak-anak dengan orang tuanya akan semakin berat bila
pendidikan bagi orang dewasa tidak diutamakan. Orang dewasa menjadi ancaman dan
penghambat kemajuan fisik dan inteletual anak serta segenap moralitasnya.
Pendidikan anak-anak yang berkualitas
dan membebaskan dengan mensyaratkan kemampuan keuangan keluarga HARUS DIUBAH
SECARA FUNDAMENTAL. Anak-anak di pedesaan berhak atas kualitas guru,
administrasi pendidikan, alat bantu pendidikan yang sama majunya dengan yang
lain. Anak-anak di sekolah swasta berhak atas kualitas guru, administrasi
pendidikan dan alat bantu pendidikan yang sama dengan sekolah-sekolah negara.
Anak-anak yang telalu dari sekolah harus ditempatkan dengan biaya negara di
sekolah terbaik terdekat yang ada, termasuk biaya para orang tua untuk
berkunjung secara reguler.
Pendidikan harus memperhatikan
pengembangan dan penguatan fisik anak-anak.
Pendidikan harus mengutamakan pendidikan
sejarah yang sebenarnya tentang perjuangan peradaban rakyat Indonesia yang
sudah lahir dalam waktu lama. Tentang kekayaan alam dan tenaga Indonesia yang
berlimpah yang lebih dari cukup untuk membebaskan bangsa dan rakyat akan tetapi
berada dibawah kontrol imperialis dan dimanfaatkan untuk kepentingannya dan
kepentingan segelintir klas yang berkuasa. Tentang adanya sistem baru yang
dapat dibangun yang jauh lebih adil, maju dan menghidupi seluruh rakyat serta
menjamin perdamaian yang lebih abadi daripada sistem setengah jajahan dan setengah
feodal, maupun kapitalisme yang telah terbukti tidak adil, terbelakang dan
menghancurkan kemanusiaan.
Adalah
hak bagi seluruh rakyat untuk mengakses pengetahuan dan tekonologi tinggi untuk
kepentingan bangsa dan rakyat sendiri bukan untuk memperkenalkan dan menjadi
tenaga kerja sukarela, tenaga pemasaran gratis bagi produk teknologi tinggi dan
pengetahuan imperialisme di Indonesia. Hak rakyat untuk membuat usaha berbasis
internet untuk kepentingan rakyat dan bangsanya, bukan seperti sekarang mengabdi
sepenuhnya pada imperialis dan menjadikan dirinya pelayan dan sekarelawan
bahkan pekerja gratisan imperialis.
2.
Adalah
hak bagi rakyat untuk memperoleh pengetahuan dan mempraktekkan cara hidup yang
sehat, bersih dan higenis. Pemerintah tidak bisa memberi beban bagi setiap
individual dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atas nutrisi dan gizi
yang cukup terutama bagi anak-anak, pekerja fisik dan orang lanjut usia.
Seluruh jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan hari tua harus murah dan tidak
memakan proporsi upah dan tidak dalam rangka eksploitasi sistem keuangan
imperialis dan kepentingan fiskal negara dan kepentingan para kapitalis
birokrat.
3.
Bukan
tanggung-jawab ekslusif setiap keluarga untuk mengasuh anak-anak dan orang tua
lanjut usia apalagi keluarga yang memiliki pendapatan dan upah terbatas, baik
di pedesaan maupun di perkotaan. Negara tidak boleh lepas tangan dan membiarkan
mata rantai kemiskinan dan tenaga tidak produktif karena menjalankan kerja
pengasuhan anak-anak dan orang tua lanjut usia sebagai “kewajiban” orang tua
pada anak-anak dan atau kewajiban anak-anak pada orang tua, sementara negara
menjadikan dirinya seolah-olah penengah setiap masalah dalam keluarga.
4.
Olahraga
dan kesenian harus menjadi tradisi masyarakat dan bangsa yang sehat.
Komersialisasi olahraga dan kesenian telah berada pada tingkatan ekstrem dan
sangat merusak. Kompetisi untuk kepentingan kapital dan pengembangannya sangat
merusak kerja fisik dan mental atlet dan rakyat secara luas. Olahraga dan
kesenian harus dihentikan menjadi bisnis dan kompetisi dalam rangka
pengembangan bagi yang segelintir orang dan diperjuangkan menjadi tradisi,
rutinitas masyarakat dan bangsa yang sehat dan maju.
Olahraga ekstrem yang merusak fisik dan
kesenian vulgar dan sensual yang merusak mental-intelektualitas harus
ditentang.
5.
Kaum
tani dipedesaan dan kaum buruh di perkotaan serta para pekerja setengah
proletariat harus dapat menjangkau buku, majalah dan koran, lagu dan material
kesusateraan. Para kaum intelektual di perkotaan harus membiasakan dirinya
pekerjaan fisik dalam produksi dan tidak merendahkan pekerjaan fisik.
.jpg){kind=avatar}
Mantap
BalasHapus