Pemerintahan Jokowi Wajib Bertanggung Jawab Terhadap Rakyat: Berikan Jaminan Kesehatan dan Pangan Bagi Rakyat

Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyampaikan simpati dan duka yang mendalam terhadap seluruh korban virus Corona dan rakyat Indonesia yang saat ini terancam dengan adanya penyebaran virus berbahaya tersebut. Ini adalah pukulan yang kuat bagi kita semua di tengah situasi rakyat yang rentan, miskin dan menderita akibat kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi selama ini. FPR mengajak segenap rakyat untuk tetap waspada, tenang dan bersatu untuk meningkatan solidaritas kita terhadap sesama dalam menghadapi situasi sulit saat ini maupun kedepannya. Kami juga mengucapkan salut dan hormat setinggi-tingginya kepada tenaga medis yang dengan gagah berani mengabdikan dirinya untuk melawan penyebaran virus corona.

Sejak November 2019, wabah Virus Corona (Covid-19) terus berkembang di Tiongkok dan meluas ke berbagai negeri. Ribuan orang telah tewas menjadi korban, puluhan ribu lainnya masih menjalani pengobatan intensif. Di Indonesia, kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020 dengan 2 orang dinyatakan positif. Kini, 18 Maret 2020 terjadi lonjakan korban Corona di Indonesia menjadi 172 orang dinyatakan positif dan 7 orang meninggal dunia. Sementara itu, persebaranya pun semakin meluas dan kini telah meliputi, Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Bali, Manado, Pontianak, dan beberapa tempat yang saat ini masih dilakukan contact tracking. Artinya, besar kemungkinan daerah yang terpapar akan terus bertambah.

Sementara itu, dengan kondisi saat ini dimana Virus Corona dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO (World Health Organization), pemerintah tetap berkeras untuk menutup-nutupi kenyataan itu, tidak membuka informasi yang jelas, bahkan tidak juga mengambil tindakan nyata untuk menjamin keselamatan rakyat. Sedari awal pemerintahan Jokowi menutup-nutupi ketidakmampuannya (inkompetensi) dengan cara yang sombong, angkuh dan ngawur.

Jokowi justru selalu mengatakan mencegah kepanikan dan kondisifitas ekonomi. Bahkan secara langsung pemerintah tetap mencari celah saat wabah Virus Corona semakin meluas di Tiongkok untuk memaksimalkan bisnis di sektor pariwisata. Padahal sejak lama Indonesia telah mendapat masukan dari berbagai pihak seperti akademisi, ahli kesehatan, hingga WHO, namun semua itu dipandang sebelah mata oleh pemerintah.

Kemudian disaat rakyat membutuhkan informasi yang jelas. Fasilitas deteksi dini yang massif dan luas,dan tenaga medis yang cukup untuk menjangkau kawasan miskin yang lebih rentan terpapar, Jokowi dengan bangga justru menyatakan akan tetap membatasi sirkulasi informasi dengan melibatkan intelejen dalam penanggulangan virus ini.

Saat ini penyebaran virus Corona semakin banyak ditemukan. Kelambanan dan ketidakmampuan pemerintah menjadi factor penting jika ternyata kedepannya penyebaran ini semakin tidak terkendali. Memang beberapa pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Solo, Depok, dan institusi pendidikan telah menghentikan sementara aktifitasnya, begitu juga dengan penutupan beberapa objek wisata. Namun, tidak hanya sebatas kebijakan tersebut yang dibutuhkan rakyat.

Di tengah kemiskinan akut, tentu bagi klas buruh, kaum tani, dan rakyat pekerja lainnya sangat membutuhkan jaminan kesehatan. Pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk memfasilitasi rakyat dengan berbagai kebutuhan pencegahan penyebaran Virus Corona. Memfasilitasi rakyat untuk mendapatkan masker, Hand Sanitizer, vitamin, dan pangan yang murah dengan gizi seimbang adalah hal yang mutlak.

Tenaga medis juga harus ditunjang dengan kelengkapan Alat Pengaman Diri (APD) berupa baju steril yang memadai, sehingga kerja keras dari tenaga medis yang hingga kini terus dilakukan tidak menambah resiko tertular yang semakin besar. Namun kenyataanya hal tersebut belum terealisasi hingga saat ini. Bahkan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Dr. Soedono Madiun mengupayakan sendiri pembelian Rapidtest (alat diagnostic untuk mendeteksi pasien terjangkit virus atau tidak) karena hingga kini hanya ada tiga badan Litbangkes (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk pengecekan sampel pasien suspect Virus Corona. Sehingga menyulitkan pihak RS mendapatkan hasil tes secara cepat dan transparan. Sebab hasil tes sampel yang dikirim ke Litbangkes akan diberikan ke dinas kesehatan bukan dikembalikan ke RS yang bersangkutan langsung dengan pasien.

Pemerintah melalui kementerian Keuangan menganggarkan Rp 1 Triliun untuk penanggulangan Virus Corona. Tentu anggaran tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan kesehatan dan hidup rakyat selama wabah ini ada. Di sisi lain Pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus bertajuk Stimulasi Ekonomi Jilid II untuk mengantisipasi efek Virus Corona terhadap bisnis korporasi. Kebijakan tersebut memberikan kemudahan untuk Ekspor dan Impor bahan baku manufaktur dapat diberikan kepada pelaku usaha. Pemerintah juga memberikan kemudahan pajak bahkan menanggung beberapa pajak tertentu yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku usaha. Artinya demi memfasilitasi bisnis korporasi, pemerintah rela mengeluarkan uang untuk menanggung pajak, namun bertindak lambat untuk menjamin keselamatan rakyat.

Belum lagi kebijakan menteri pariwisata yang berencana mengucurkan dana untuk media dan influencer sebesar Rp.

72 miliar dalam rangka promosi wisata. Kucuran dana tersebut diputuskan dalam rapat terbatas antisipasi penyebaran virus corona terhadap perekonomian Indonesia pada 25 Februari 2020. Sungguh keputusan yang sembrono ditengah wabah virus semakin menyebar ke seluruh Negara-negara di dunia. Meskipun pada akhirnya kebijakan tersebut akhirnya ditunda setelah Jokowi mengumumkan Indonesia positif terjangkit virus corona pada 2 Maret 2020 lalu, namun dana anggaran untuk influencer, stimulant khusus untuk wisatawan asing dan promosi wisata mancanegara ini akan tetap diberikan pada semester dua tahun ini.

Oleh karena itu, kami organisasi massa rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia dan dunia yang sedang berjuang menghadapi Virus Corona, solidaritas antar rakyat harus terus diperkuat untuk saling membantu dan berjuang bersama. FPR juga menyatakan sikap dan tuntutan:

1. Mengecam Sikap Sembrono dan angkuh pemerintah Jokowi melalui Menteri Kesehatan yang tidak sigap menangani Virus Corona !
2. Menuntut untuk disediakannya fasilitas dan pelayanan kesehatan gratis untuk deteksi dini hingga ke pedesaan, kampung, kawasan pemukiman, pabrik, kampus dan seluruh area dimana sudah ditemukan penyebaran Virus Corona!
3. Menuntut pemerintah untuk segera mendistribusikan secara gratis masker, hand sanitizer, vitamin dan kelengkapan lainnya kepada rakyat!
4. Menuntut jaminan ketersediaan pangan yang bergizi bagi rakyat dengan harga yang murah!
5. Menuntut kepada pemerintah untuk menjamin upah buruh tetap dibayarkan jika ada perusahaan/pabrik yang diberhentikan sementara.
6. Memberikan insentif dan tunjangan kepada dokter, perawat dan tenaga medis lainnya dalam memerangi penyebaran virus Corona

Dalam situasi saat ini, FPR juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tetap teguh menggalang persatuan dan memajukan perjuangan untuk meraih hak-hak demokratis. Kita tidak bisa berpangku tangan pada kebijakan pemerintah. Berjuang dan saling bantu adalah jalan keluar terbaik bagi perubahan nasib rakyat.

Jakarta, 18 Maret 2020

Hormat Kami,

Front Perjuangan Rakyat

Rudi HB Daman (Koordinator)

-Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)-

About "Admin"

SERUNI atau Serikat Perempuan Indonesia adalah organisasi perempuan yang memiliki cita-cita kesetaraan gender dan kehidupan lebih baik bagi perempuan Indonesia.