Seperti kata Lenin, imperialisme adalah era perang dan sekurang-kurangnya persiapan untuk perang. Sedamai apapun keadaan dunia di bawah imperialisme, perdamaian tersebut hanya terbatas bersifat sementara dan palsu. Perdamaian di tengah kobaran perang dalam negeri beberapa negara, perang antar negara, dan negara sisanya sedang mempersiapkan perang yang pasti akan terjadi di masa datang.
Seperti yang diharapkan Amerika Serikat, Rusia akhirnya menyatakan perang terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022 dengan alasan untuk melindungi kemerdekaan Republik Rakyat Donest dan Republik Rakyat Lushank yang diakui kemerdekaannya oleh Presiden Putin, 21 Februari 2022. Laporan media internasional menyebutkan serbuan Rusia ke Ukraina hingga sekarang telah membunuh ratusan penduduk sipil yang tidak bersenjata, melukai dan memaksa jutaan penduduk mengungsi ke negeri terdekat, Polandia dan Romania.
Bersama-sama dengan China di bawah Presiden Xi Jingping, Rusia di bawah Presiden Putin telah lama mengajukan tuntutan secara terbuka agar “Tata Dunia Baru Paska Perang Dingin”. Tata dunia baru yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan teritorial dan ekonomi antar negara imperialis dan kekuatan kapitalis monopoli internasional di mana Rusia dan China ambil bagian di dalamnya. Amerika Serikat harus berhenti menganggap dirinya sebagai pemegang supremasi tunggal negara adidaya.
Bagi Rusia dan China, NATO adalah organisasi pertahanan produk Perang Dingin yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan sekutu Eropa Barat-nya yang berhadap- hadapan dengan PAKTA WARSAWA, aliansi militer bentukan Uni Soviet dan negara Eropa Timur. Rusia dan China juga menuntut pembubaran NATO. Uni Soviet telah bubar menjadi Federasi Rusia, demikian pula dengan PAKTA WARSAWA. Akan tetapi, NATO terus memperluas keanggotaannya bahkan hingga ke negara-negara baru eks Uni Soviet dan sekutunya untuk mengisolasi Rusia, menghambat perkembangannya sebagai kekuatan imperialis baru. Rusia sangat terganggu dengan program perluasan NATO ini. Terutama setelah Amerika Serikat dengan berbagai cara merayu Ukraina menjadi anggota NATO.
Di era Soviet, Ukraina adalah wilayah industri dan pertahanan strategis bagi Rusia. Berbagai instalasi militer strategis seperti nuklir ditempatkan. Reaktor nuklir Chernobyl yang pernah mengalami kebocoran dan menjadi bencana nuklir dengan ancaman radiasi paling mematikan di dunia adalah salah-satu dari tujuh reaktor nuklir peninggalan Soviet di Ukraina. Rusia, tentu saja, tidak akan bersedia menyerahkan begitu saja instalasi tersebut di bawah kekuasaan NATO apabila Ukraina menjadi anggotanya. Kemerdekaan Donest dan Lushank hanyalah momentum yang sengaja diciptakan oleh Rusia untuk melancarkan pukulan terhadap Amerika Serikat dan NATO. Dan Ukraina adalah sasaran taktis yang paling dekat dan masuk akal.
Kekuasaan atas territorial dan ekonomi politik
menjadi dasar paling kuat untuk melancarkan perang terhadap
Ukraina. Perang Rusia-Ukraina memiliki karakter
ekonomi yang sangat kuat dan telanjang. Rusia memiliki potensi yang sangat besar mengendalikan kebutuhan
energi Eropa dengan pasokan gasnya. Namun,
Ukraina adalah salah satu hambatan karena suplai gas dari Rusia ke Eropa melintasi Ukraina. Amerika Serikat
berulangkali dengan keras meminta sekutunya
di Eropa, seperti Jerman dan Italia untuk menghentikan pasokan gas dari Rusia. AS juga mendesak
penghentian proyek pipa gas raksasa Nord Stream
2
dan terus menekan Ukraina untuk memutus jalur pipa gas yang melintasi negerinya.
Dalam
masa perang, pasokan senjata akan terus bertambah utamanya dari negeri Imperialis Amerika Serikat dan sekutunya.
Mereka menangguk keuntungan sangat besar
dari bond perang Rusia-Ukraina. Tentu
saja, Amerika Serikat dan NATO bersorak-sorai dengan deklarasi perang ini karena mereka telah lama mempersiapkan diri untuk mengambil
keuntungan dari momentum ini. Mereka telah mempersiapkan
berbagai jenis kamp pengungsian, bantuan senjata dan uang untuk membiayai perang jangka panjang.
Logistik mengalir deras dari negeri imperialis
berkat perang. Secara internasional, imperialis mempersiapkan mekanisme perdagangan dan keuangan baru
yang lebih menguntungkan berkedok situasi perang.
Biaya dan harga produksi keperluan
hidup meningkat, perampasan upah memiliki alasan
yang kuat, menyempitnya lapangan kerja.
Berdasarkan
data Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), sudah ada 752
warga sipil Ukraina yang
menjadi korban akibat invasi
Rusia (per 2 Maret 2022). Dari jumlah
korban tersebut, 227 warga
sipil ditemukan meninggal yang terdiri dari 31 laki-laki, 25 perempuan,
6 anak laki-laki, 3 anak perempuan, serta 6 anak dan 156 orang dewasa yang belum diketahui jenis kelaminnya. Sementara itu, ada 525 warga sipil yang terluka. Ini terdiri dari 42 laki-laki, 33 perempuan, 2 anak laki-laki, 7 anak perempuan, serta 19 anak dan 422 orang dewasa yang jenis kelaminnya belum diketahui. Angka ini sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingan kenyataannya di lapangan. Karena jumlah yang dicatat hanya mencakup korban yang masih bisa diidentifikasi, diverifikasi, dan dikonfirmasi oleh pemerintah maupun badan-badan independent lainnya.
Penderitaan hidup yang tidak bisa lagi dituliskan dengan sederhana. Rakyat dan kaum perempuan di Ukraina telah menderita akibat krisis ekonomi dan pandemic Covid-19. Secara global, kini mereka paling menderita karena terpaksa menghadapi perang, wujud dari puncak krisis imperialism yang pasti terjadi. Para ibu, istri dan anak-anak terpaksa merelakan suami, ayah, saudara, tetangga, ataupun sahabat laki-lakinya untuk tetap tinggal di Ukraina, berjuang mempertahankan negerinya. Tak ada yang lebih pedih karena terpaksa meninggalkan negeri sendiri, kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan, berpisah dari keluarga dan sahabat, kehilangan sekolah, tempat dan kesempatan bermain, menyaksikan yang lainnya meninggal, luka-luka, menjadi korban kekerasan perang imperialis. Di satu sisi, kaum perempuan yang bertahan harus merawat diri, melindungi keluarga dan anak-anak, memberi makan, menanggung kebutuhan hidup sehari-hari yang semakin sulit dan mahal akibat perang maupun nanti pasca perang. Setiap hari, di setiap tempat dihantui rasa takut, trauma akibat serangan tembakan senjata, rudal, letusan bom dan granat yang dapat merenggut jiwa setiap saat. Kedamaian semakin semu dan menjauh. Kedamaian yang tidak akan mungkin terwujud selama tatanan imperialism dunia tidak dihancurkan.
Di momentum peringatan Hari Perempuan Internasional, 8 Maret 2022, kita menentang semua perang imperialis dan fasisme yang menyengsarakan rakyat dan kaum perempuan dunia, utamanya yang saat ini bertahan dan berjuang di area perang Rusia – Ukraina. Sembari kita melihat lebih dalam lagi kondisi rakyat dan kaum perempuan di Indonesia saat ini yang juga merasakan penderitaan karena perang imperialis. Pemerintah Indonesia adalah kaki tangan imperialis dan tidak bisa diharapkan dalam bersikap dan menangani dampak perang ini. Indonesia sebagai Presidensi G-20 di bawah pemerintahan Jokowi dipaksa untuk bertindak atas perang Rusia-Ukraina, dan justru bersikap seolah tak terjadi apa-apa dan tak ada hubungan antara G-20 dengan situasi krisis dan perang dengan masalah ekonomi di negeri sendiri.
Dalam masa krisis, pandemic Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, rakyat di Indonesia utamanya kaum perempuan di pedesaan dan perkotaan juga mengalami penderitaan hebat. Meski tidak dalam situasi perang agresi seperti di Ukraina, masalah kelangkaan dan melonjaknya harga minyak goreng, kedelai, dan harga kebutuhan pokok saat ini telah menjadi serangan telak yang memukul kehidupan kaum perempuan. Di saat yang sama harus menelan pahit dari rendahnya upah buruh industrial dan buruh tani, meningkatnya biaya kesehatan dan pendidikan di saat utang kaum tani semakin tinggi, harga komoditas pertanian semakin rendah, serta bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan kekeringan di berbagai daerah telah membuat kaum perempuan Indonesia semakin tenggelam dalam penderitaan.
Masalah minyak goreng bukanlah persoalan biasa. Pemerintah Indonesia dan barisan pendukungnya sibuk berargumentasi tentang tingginya harga Crude Palm Oil (CPO) dunia dan permainan kartel sebagai masalah utama. Namun,masalah ini sudah cukup membutikan bahwa tak ada yang bisa diharapkan oleh rakyat dari monopoli tanah puluhan juta hektar untuk perkebunan besar sawit yang telah membuat Indonesia sebagai negeri dengan perkebunan sawit dan produksi Minyak Sawit Mentah (Crude Palm Oil/CPO) terbesar di dunia. Di negeri agraris yang kaya dengan kelapa dan perkebunan sawit terluas di dunia, tetapi mengalami masalah minyak goreng.
Pemerintah sibuk operasi tindakan spekulan, pembelian panik (panic buying), serta menegaskan pemberian subsidi minyak goreng untuk mengatasi masalah semakin invalid dan konyol. Karena kenyataannya, rakyat dan mayoritas kaum perempuan harus berjuang sendiri, antrian panjang, melelahkan dan berebut membeli minyak goreng yang sangat terbatas, dengan mengandalkan utang, upah yang sudah sangat rendah nilainya, atau bahkan harus menggadai barang, sawah dan ladang karena tak ada lagi yang bisa digunakan untuk belanja. Sedangkan, pemerintah hanya terus berupaya meredam rakyat dan menyembunyikan akar masalah yang sebenarnya, kerapuhan dan kegagalan ekonomi terbelakang setengah feudal berbasis monopoli tanah untuk produksi komoditas berorientasi ekspor dibawah dominasi imperialism Amerika Serikat di Indonesia. Ketergantungan pada monopoli komoditas, pasar, dan harga minyak dunia tidak terelakkan menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng bagi rakyat.
Seluruh situasi ini menghubungkan nasib rakyat di seluruh negeri. Rakyat dan kaum perempuan Rusia dan Ukraina harus bangkit, bersatu menghancurkan klas berkuasa, presiden gila perang di negerinya masing-masing. Dalam waktu bersamaan bergandengan tangan dengan seluruh kaum buruh dan perempuan dari negeri imperialis serta kaum buruh dan kaum tani dari negeri setengah jajahan dan setengah feodal untuk menggulingkan imperialis di negerinya dan seluruh dunia. Tuntutan menghentikan perang harus digemakan sekuat mungkin. Tuntutan persatuan rakyat tertindas dan terhisap dunia untuk menghentikan perang adalah berbeda dengan tuntutan menghentikan perang yang disuarakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang hipokrit dan palsu. Mereka, sekali lagi, meneriakkan penghentian perang sembari membiayai perang, mengirim senjata, menghasut dan mendidik tentara reaksioner, mengambil keuntungan dari perang dan berharap perang bisa berlangsung lama.
Rakyat Indonesia utamanya kaum perempuan tertindas dan terhisap seluruh klas dan sektor harus ambil bagian aktif dalam kerja kemanusiaan anti perang. Seluruh barisan organisasi dan massa luas harus ambil bagian dalam perjuangan mengakhiri perang secara aktif dalam kerangka memerosotkan dominasi imperialisme di Indonesia dan dunia. Di dalam negeri, perjuangan untuk pembebasan rakyat dan kaum perempuan harus diintensifkan. Bahu membahu membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan kaum perempuan dalam organisasi demokratis, maju dan modern dalam rangka memenangkan tuntutan- tuntutan mendesak dan perjuangan jangka panjang mewujudkan land reform sejati dan pembangunan industri nasional.
Dalam momentum Hari Perempuan Internasional 2022 ini, FPR juga menegaskan tuntutan:
1. Hentikan serangan Rusia atas Ukraina.
2. Hentikan bantuan dan dukungan imperialis Amerika Serikat dan NATO terhadap Ukraina.
3. Berikan bantuan kemanusiaan untuk perempuan dan anak-anak.
4. Menuntut minyak goreng murah, sehat, dan mencukupi kebutuhan semua rakyat Indonesia di berbagai daerah.
5. Hancurkan monopoli atas tanah untuk perkebunan besar kelapa sawit di Indonesia.
6. Menuntut produksi minyak goreng yang sehat, tidak merusak lingkungan dan tanpa monopoli.
7. Menuntut kebebasan berekspresi, berpendapat, berorganisasi dan hak bagi rakyat untuk berjuang memperbaiki dan merombak keadaan hidup secara fundamental.
Jakarta, 8 Maret 2022
Hormat kami
 |
Front Perjuangan Rakyat
(FPR)
Rudi HB. Daman
Koordinator Umum
Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Demokratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Institute for National and Democracy Studies (INDIES)
.jpg){kind=avatar}
Posting Komentar